Politisi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, kepentingan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap internal Partai Golkar tidak bisa dihindari. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kata dia, tentunya mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu saat memutuskan sikap terkait dualisme kepemimpinan Partai Golkar.

"Kita harus akui. Pemerintah punya kepentingan terhadap Golkar," kata Hajriyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Hajriyanto mengaku tidak tahu pasti seperti apa dan sejauh mana kepentingan pemerintah itu. Namun dia meyakini, kepentingan tersebut berkaitan dengan DPR yang saat ini terbelah, Koalisi Indonesia Hebat sebagai partai pendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih yang merupakan partai oposisi. "Dalam konteks pembelahan kekuatan di parlemen pasti ada kepentingan," ujarnya.

Hal yang paling terpenting sekarang, lanjut Hajriyanto, dua belah pihak yang berseteru, yakni kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, harus segera bersatu. Dengan begitu, tak ada lagi pihak-pihak luar yang menggunakan kepentingannya di balik perpecahan Partai Golkar ini.

"Kepentingan tidak bisa dikapitalisasi jika kondisi internal Golkar kondusif. Integritas internal partai sedang diuji agar tidak ada kekuatan eksternal yang memainkan situasi ini untuk kepentingannya. Pihak luar itu bisa saja yang lain, tidak harus pemerintah," ucap dia.

Golkar mengalami dualisme kepemimpinan setelah kubu Aburizal dan kubu Agung Laksono mengadakan munasnya masing-masing. Kedua kubu kemudian mendaftarkan kepengurusan hasil munas itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Menkumham mengatakan, kementerian menyimpulkan untuk mengembalikan penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar ke internal partai tersebut. (Baca: Tak Putuskan Apa Pun, Kemenkumham Kembalikan Penyelesaian Konflik ke Internal Golkar)

Pemerintah menilai bahwa musyawarah nasional (munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Akhirnya, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus.